Ditjen Bina Konstruksi Dorong Aksi Nyata Konstruksi Berkelanjutan Melalui Sustainability Forum 2025: “Dari Solusi Menuju Aksi”

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menegaskan komitmennya dalam mempercepat penerapan konstruksi berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Boby Ali Azhari, saat membuka kegiatan Sustainability Forum 2025: “Dari Solusi Menuju Aksi” – Membangun Strategi, Menjalin Kolaborasi untuk Masa Depan Berkelanjutan, di Jakarta, Selasa (17/12) yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi.

Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dipandang semata dari sisi pertumbuhan ekonomi. Tantangan perubahan iklim dan tekanan global menuntut pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan tangguh. Pemerintah Indonesia pun telah memperkuat arah pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029, termasuk target penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

“Sektor konstruksi memiliki peran strategis sekaligus tanggung jawab besar, mengingat kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, serta limbah. Oleh karena itu, konstruksi berkelanjutan menjadi kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim,” ujar Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari. 

Prinsip konstruksi berkelanjutan telah diadopsi secara resmi dalam berbagai regulasi nasional dan menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pelaku jasa konstruksi. Prinsip Konstruksi Berkelanjutan ini diterapkan secara konkret di lapangan dalam seluruh project life cycle, mulai tahap perencanaan umum, pemrograman, desain, hingga pelaksanaan konstruksi dan O&M. Dalan penerapannya pun tidak bersifat abstrak. Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam masing-masing aspeknya, baik aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

Kementerian PU secara bertahap mendorong penerapan konstruksi berkelanjutan melalui inovasi material dan teknologi, antara lain pemanfaatan sabuk hijau bendungan untuk konservasi air dan pemberdayaan ekonomi lokal, penggunaan semen non-OPC dan geofoam untuk menurunkan jejak karbon, teknologi aspal karet yang mendukung petani lokal, serta penerapan indikator bangunan gedung hijau pada bangunan pemerintah dan komersial.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, para Narasumber yaitu Koordinator Ekonomi Hijau, Direktorat Lingkungan Hidup – Bappenas; Analis Keuangan Negara Madya, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur – Kementerian Keuangan; Manajer Keuangan Berkelanjutan – OJK; Analis Kebijakan Madya, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional – LKPP; dan Direktur Human Capital Management & Transformation – PT. Wijaya Karya (Persero). Diskusi ini juga diramaikan oleh para Penanggap dari Pusat Indutri Hijau – Kementerian Perindustrian, PT. Jasa Marga dan Praktisi Konstruksi Keberlanjutan Bapak Moch. Natsir.

Pada kesempatan ini dibahas lebih detail terkait upaya keberlanjutan konstruksi melalui harmonisasi green rating system yang telah diterapkan di beberapa sektor. Pemerintah mendorong program dekarbonisasi melalui efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2024 juga dapat dilihat sebagai dukungan pemerintah dalam beberapa skema pembiayaan infrastruktur, termasuk pembiayaan hijau, blended financing, dan skema kreatif lainnya. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan menarik bagi investor.

Saat ini Pemerintah juga memperkuat komitmen dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG merupakan kerangka kerja yang mendukung penilaian tata kelola risiko dan peluang keberlanjutan pada level korporasi/perusahaan, yang memiliki manfaat peningkatan daya saing, efisiensi operasional, pasar, dan aspek finansial.

Untuk mewujudkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan dalam pembangunan nasional diperlukan kolaborasi multipihak melalui pendekatan pentahelix yaitu model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, industri konstruksi, akademisi, media, dan komunitas. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi, memperkuat kebijakan konstruksi berkelanjutan, serta memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Disaintina Ari Nusanti, ST, MM, Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi dalam closing speechnya sebagai penyelenggara forum tersebut, “Goal sustainability-lingkungan yang lestari, ekonomi yang mensejahterakan, dan sosial yang inklusif hanya dapat terwujud bila enabler sistemik – seperti dukungan regulasi, kesiapan green supply chain, tata kelola dan skema pembiayaan – dijalankan secara konsisten dan kolaboratif. Framework ini harapannya bukan sekedar konsep, melainkan komitmen kolektif untuk menjadikan konstruksi sebagai motor perubahan menuju Indonesia yang berkelanjutan, dan berdaya saing global”. (dri)