
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menerima kunjungan para pengurus pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI) pada Selasa (5/08) di kantor Kementerian PU Jakarta. Pertemuan ini membahas terkait peningkatan koordinasi dan sinergi dalam mendukung infrastruktur di Indonesia.
Ketua GAPENSI Andi Rukmana yang memimpin rombongan mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya menyampaikan beberapa usulan terhadap kebijakan perizinan berusaha yang akan diambil oleh pemerintah khususnya Kementerian PU. Usulan ini berasal dari pemikiran dan diskusi dari seluruh anggota GAPENSI di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah kurang lebih 60.000 asosiasi/Perusahaan, terdapat beberapa poin untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengaturan perizinan berusaha untuk memenuhi kegiatan usaha.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menyampaikan apresiasi atas masukan dan usulan yang diberikan GAPENSI. Hal ini merupakan langkah penting untuk bisa mengetahui permasalahan, tantangan, dan kendala di lapangan secara langsung, guna mengambil keputusan kebijakan yang sesuai kondisi masyarakat jasa konstruksi saat ini.
“Menanggapi persoalan masukan peraturan saat ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tengah melakukan kajian guna revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha.” Jelas Bobby Ali Azhari
GAPENSI bersama Kementerian PU juga harus menjaga komunikasi dan terus berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Hal ini penting agar proses perubahan atau revisi peraturan yang saat ini dibuat sejalan dan beriringan. Seperti misalnya saat ini LKPP belum ada daftar kontraktor yang masuk dalam kriteria baik atau tidak baik adanya hanya kriteria blacklist atau tidak blacklist. Kriteria ini penting karena harapannya kedepan apabila ada kriteria kinerja kontraktor yang baik, proses tender cepat akan berjalan sesuai dengan semestinya dan proses pembangunan infrastruktur pun terjamin. (dri)



