Respon Situasi Konflik Global, Dirjen Bina Konstruksi Beri Arahan Percepatan Pembinaan Jasa Konstruksi

Di tengah situasi konflik geopolitik global yang memanas dan menyeret banyak negara – tidak terkecuali di Indonesia, membuat pemerintah melakukan adaptasi kebijakan dan penggunaan anggaran TA 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah menginstruksikan pengalihan anggaran pada kegiatan prioritas serta penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN guna eifisensi anggaran.

Merespon hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pembinaan jasa konstruksi berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan produktif dan berdampak langsung pada masyarakat meskipun ada kebijakan efisiensi dan penerapan WFH berlaku.

“Sistem informasi serta sistem penunjang kerja lainnya di Ditjen Bina Konstruksi saya harapkan agar dipersiapkan dengan matang, agar progres realisasi program-program DJBK TA 2026 tetap tercapai” ujar Dirjen Bina Konstruksi, Boby Ali Azhari dalam Rapat Progres Pelaksanaan Anggaran DJBK Triwulan I TA 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum (1/4) Jakarta.

Sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, khususnya terkait pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Nasional, target pelaksanaan pembinaan TKK Ditjen Bina Konstruksi pada 2026 adalah mencapai 22.814 TKK program vokasional serta 11.266 program dukungan manajemen.

“Balai Jasa Konstruksi Wilayah dapat bekerja sama dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi dalam hal pembinaan jasa konstruksi di wilayah kerja masing-masing agar percepatan pembinaan jasa konstruksi dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat” tegas Dirjen Boby kepada pegawai yang hadir dalam rapat tersebut. Rapat Progres Pelaksanaan Anggaran DJBK Triwulan I TA 2026 dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta pegawai Ditjen Bina Konstruksi di Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum. (*Ji)