Pemerintah Gandeng BUMN, Akademisi, dan Pelaku Swasta Dorong Kemajuan Sektor Jasa Konstruksi Wujudkan Asta Cita

Sektor konstruksi memegang posisi strategis sebagai penggerak ekonomi nasional. Menurut data dari BPS, sektor konstruksi berada di peringkat ke-4 (empat) setelah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan PDB. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan mesin utama pembangunan, yang menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan rantai pasok nasional, dan menjadi penghubung antara kebijakan fiskal dan aktivitas ekonomi riil.

Meski demikian, tantangan sektor konstruksi masih perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya seperti fluktuasi biaya material, ketergantungan pada rantai pasok tertentu, kesenjangan kompetensi dan teknologi, serta keterbatasan kapasitas badan usaha jasa konstruksi. Hal tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan menimbulkan tekanan tambahan terhadap struktur biaya proyek.

“Oleh karenanya, Pemerintah menetapkan arah pembangunan infrastruktur PU 2025–2029 selaras dengan RPJMN dan mendukung Asta Cita Presiden. Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan air, peningkatan konektivitas jalan jembatan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan mutu pelayanan dasar keciptakaryaan”, demikian ujar Menteri Pekerjaan Umum yang diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari saat membuka Seminar Nasional dengan tema Dinamika Pasar Konstruksi Nasional dan Persepsi Risiko Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2026, sekaligus bedah buku Outlook Usaha Jasa Konstruksi 2026.

Tidak hanya itu, dalam ekosistem konstruksi nasional, peran BUMN Karya dan pelaku swasta menjadi pilar utama keberhasilan pembangunan. BUMN Karya didorong untuk memperkuat tata kelola perusahaan, agar lebih fokus pada kompetensi, disiplin finansial, dan keberlanjutan jangka panjang. Pada saat yang sama pelaku swasta diharapkan meningkatkan kapabilitas engineering, memanfaatkan teknologi modern, serta memperkuat rantai pasok  nasional sehingga tercipta ekosistem konstruksi yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global.

Untuk menjawab kebutuhan pendanaan infrastruktur, Pemerintah mendorong optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, investasi swasta, serta dukungan fiskal yang terukur untuk memastikan kesinambungan pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Hal ini diharapkan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan filantropi. Sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya besar secara fisik, tapi juga secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Pada akhirnya pembangunan infrastruktur adalah amanah lintas generasi karena itu marilah kita jaga integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi dalam setiap langkah pembangunan agar infrastruktur yang kita bangun benar-benar menjadi sumber kemajuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, ungkap Boby Ali Azhari.

Pada kesempatan tersebut Dekan Fakultas Teknik UGM Prof Selo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas inisiatif dalam mendorong kolaborasi antara Pemerintah, dunia akademisi, dan industri konstruksi nasional. “Semoga kerjasama ini akan menjawab kebutuhan industri konstruksi nasional sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur”, ujar Prof Selo.

Sebagai narasumber dalam acara ini adalah Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Airyn Saputri Harahap, Kepala Laboratorium Manajemen Proyek Konstruksi UGM Prof. Danang Parikesit, Wakil Ketua Komite Tetap Pengadaan Jasa Konstruksi KADIN Immanuel Bonardo Hutagalung, serta Senior Vice President – Corporate Financial  Danantara Bangun Imanullah.