Kementerian PU Dorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi di Papua Pegunungan

Papua Pegunungan, DJBK – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi di daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Salah satunya melalui Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Padat Karya Provinsi Papua Pegunungan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura yang juga dihadiri Roberth Rouw  selaku wakil ketua komisi V DPR-RI, Tony Tesar selaku anggota komisi XIII DPR RI, dan Jhony Banua Rouw selaku Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Papua dilaksanakan pada Selasa (21/10).

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Riky Aditya Nazir dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari dukungan Ditjen Bina Konstruksi terhadap agenda Asta Cita Presiden RI yang diimplementasikan dalam konsep PU 608, yaitu efisiensi investasi infrastruktur, pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.

“Program padat karya adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, program ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Riky Aditya Nazir.

Sesditjen Bina Konstruksi juga menambahkan bahwa keberadaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten merupakan kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, para pekerja diharapkan dapat lebih berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

Melalui kegiatan ini, para tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang berujung pada penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Sertifikat ini menjadi bukti legal dan jaminan mutu kemampuan kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Roberth Rouw perwakilan dari Komisi V DPR RI yang juga hadir pada acara ini menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kerja dan program seperti ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan. Sinergi antara komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan sebagai langkah nyata dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Tanah Air. (dri)