Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka konsultasi awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta Tim Pembahasan Ranperda Jasa Konstruksi. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan substansi Ranperda selaras dengan kebijakan nasional di bidang jasa konstruksi.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Jasa Konstruksi telah melalui berbagai tahapan, antara lain pembahasan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pendampingan oleh Biro Hukum, serta proses harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUR dilakukan untuk memastikan Ranperda tersebut kuat secara yuridis, adil secara ekonomi, serta efektif dalam implementasinya di daerah. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan batas kewenangan pengaturan daerah tidak melampaui norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan secara nasional. Selain itu, Ranperda diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) serta Tenaga Kerja Konstruksi lokal, menjamin keadilan usaha dan persaingan yang sehat, serta mengoptimalkan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi di daerah.
Melalui konsultasi ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berharap Ranperda Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi regulasi yang komprehensif, selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu mendorong terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan di daerah. (*TA)
BACA JUGA
Bekerja Sama dengan Ditjen Bina Konstruksi, APPJAKI Selenggarakan Sharing Knowledge Manajemen Risiko dan Manajemen Keselamatan Konstruksi
Dukung Capaian Sasaran Strategis Secara Berkelanjutan dan Berintegritas, Ditjen Bina Konstruksi Selenggarakan Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen RisikoUPR T-2 TA 2025
Tingkatkan Kemampuan Teknis TKK di Provinsi Aceh, Ditjen Bina Konstruksi Selenggarakan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Uji Kompetensi SDM Vokasional Klasifikasi Ahli Jenjang 7
