Dirjen Bina Konstruksi: Pembangunan Infrastruktur harus Berkelanjutan

Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan delapan misi utama yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam poin kedua Asta Cita, tertuang komitmen mendorong kemandirian bangsa lewat penerapan ekonomi hijau dan biru. Visi tersebut menjadi dasar untuk mengarusutamakan prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon di seluruh sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak direncanakan dengan baik justru menimbulkan dampak negatif pada lingkungan seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi tanah dan air, dan lain sebagainya. Solusi yang terbaik adalah tetap membangun infrastruktur namun dengan cara yang berkelanjutan”, demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari saat menjadi narasumber pada acara Workshop “Pencapaian Masa Depan Net Zero melalui Konstruksi Berkelanjutan” yang dilaksanakan oleh Pertamina, Kamis (31/7) di Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menerapkan Konstruksi Berkelanjutan sebagai pendekatan utama dalam menyelenggarakan infrastruktur yang mendukung Net Zero Emission. Konstruksi Berkelanjutan memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial yang harus dipenuhi di seluruh tahapan siklus hidup bangunan dan seluruh sumber daya yang digunakan.

Kementerian PU juga berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi karbon dengan menerbitkan beberapa regulasi diantaranya:  PP Nomor 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;  PP Nomor 16 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas; dan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Semen Non Ordinary Portland Cement pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR.

Beberapa contoh nyata upaya Kementerian PU untuk mengurangi emisi karbon diantaranya pada: Penggunaan material GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) pada pintu air irigasi, penyediaan green belt pada bendungan yang membantu mengurangi emisi karbon; penggunaan aspal karet, sistem matras bambu pada jalan tol Semarang – Demak, material geofoam pada Jalan Tol Cisumdawu; Semen Non OPC pada Pembangunan Jembatan Holtekamp, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Bali – Mandara; dan seterusnya.

Dalam kesempatan yang sama, Boby juga menekankan bahwa prinsip berkelanjutan tidak hanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga harus menjadi gaya hidup. Bangunan yang sudah dirancang dan dibangun dengan prinsip berkelanjutan, juga harus diimbangi dengan pengguna yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Hal ini menjadi faktor penting dalam menekan emisi karbon pada saat masa pemanfaatan Bangunan. Direktur Utama Patra Drilling Contractor Faried Iskandar Dozyn menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat mengintegrasikan penerapan prinsip EnvironmentalSocial, dan Governance (ESG) pada keseluruhan proyek Pertamina. “Namun lebih jauh lagi kami berharap akan tercipta kolaborasi antar stakeholder untuk lingkungan berkelanjutan”, ujar Faried. Turut hadir mendampingi Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi Disaintina Ari Nusanti.