Jakarta – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menghadiri undangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Kantor LKPP Jakarta Selatan (29/4/2026) dengan agenda pembahasan dampak perang teluk terhadap harga barang/jasa untuk kontrak pemerintah.
Pembahasan ini guna menindaklanjuti dinamika pasar global dan fluktuasi signifikan pada harga komoditas utama dalam beberapa waktu terakhir akibat adanya perang teluk, maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan mendalam atas implikasi yang ditimbulkan khususnya terhadap kontrak-kontrak pemerintah.
Selain Kementerian PU, LKPP juga mengundang instansi pemerintah lainnya antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kantor Staf Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pusat Statistik.
Di kesempatan yang berbeda, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Agus Pudjijono juga mewakili Kementerian PU menghadiri undangan LKPP untuk melakukan penandatanganan komitmen Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk kesediaan dan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi pelaksana pada kegiatan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan Tahun 2026.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk K/L/P/D/I sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
Kriteria Konstruksi Berkelanjutan sudah mulai masuk dalam proses pemilihan penyedia jasa kekhususan IKN, diantaranya pemberdayaan pelaku usaha, tenaga kerja lokal dan material lokal, serta penggunaan teknologi BIM. Berkolaborasi bersama LKPP dalam menyusun Model Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Berkelanjutan untuk Jasa Konsultansi Perancangan dan Pekerjaan Konstruksi.
Ke depan, hasil dari piloting ini akan menjadi landasan penting dalam replikasi dan skalasi implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan secara lebih luas, sehingga Kementerian PU dapat berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.
BACA JUGA
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Aktif Lakukan Berbagai Upaya Cegah Korupsi dan Penyuapan
Plt. Dirjen Bina Konstruksi Tekankan Efektivitas Program dan Penguatan Integritas pada TA 2026
Kementerian PU dan Pemprov Maluku Utara Perkuat Sinergi Pembinaan Jasa Konstruksi
