Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menjadi narasumber pada acara Silaturahmi dan Talkshow Perkembangan Usaha Jasa Konsultansi Indonesia dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa untuk Konsultan yang diselenggarakan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Selasa (21/04) di Jakarta. Acara ini mengusung tema ‘Sinergi INKINDO Sebagai Mitra Strategis Pemerintah’.
“INKINDO sebagai salah satu asosiasi badan usaha jasa konstruksi terakreditasi, merupakan mitra strategis Pemerintah untuk mewujudkan program di sektor konstruksi. Asosiasi kami harapkan jadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah serta membina anggotanya yang beranggotakan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Hal ini sekaligus menjadi contoh bagi asosiasi lain berkontribusi pada sektor jasa konstruksi”, ujar Boby.
Selain itu, INKINDO diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan penguatan badan usaha jasa konsultansi, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan kapasitas untuk mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut mengingat konsentrasi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang masih terpusat di Pulau Jawa menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam mendorong pemerataan kapasitas konstruksi ke seluruh pelosok negeri (Data total terdapat 98.428 BUJK dan 592.072 TKK).
Pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Konstruksi juga menyampaikan tentang fokus pekerjaan infrastruktur di tahun 2026. Saat ini anggaran Kementerian PU adalah 118,5 Triliun, yang sesuai arahan Presiden RI agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk proyek-proyek strategis yang memberikan dampak langsung kepada Masyarakat. Seperti misalnya jembatan gantung, bendungan untuk irigasi, IJD atau Inpres Jalan Daerah, sekolah rakyat, dan seterusnya.
“Saya mendorong agar Asosiasi dapat mendukung program tersebut dengan meningkatkan kemampuan anggotanya terutama untuk skill pengawasan proyek, bendungan, design and build untuk pekerjaan rehab pasca bencana, dan seterusnya. Kami juga mendorong sertifikasi tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan pada saat pekerjaan konstruksi berlangsung, sebagaimana amanat UUJK bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi”, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.
Sinergi antara pemerintah dan INKINDO perlu terus diperkuat dalam beberapa aspek utama, antara lain: peningkatan kualitas dan profesionalisme, perumusan dan implementasi kebijakan, penguatan ekosistem jasa konstruksi nasional, peningkatan daya saing global, serta transformasi digital dan inovasi. Pada pengadaan barang dan jasa, Kementerian PU berkomitmen untuk mendorong penggunaan sistem informasi terintegrasi dimana terdapat beberapa aplikasi seperti SIMPAN, SIMPK, SIKI, SIKOMPAK, SIPBJ dan SIPASTI. SIMPAN akan menjadi sumber tunggal informasi pengalaman pada evaluasi, sehingga dihimbau agar Penyedia memastikan kesiapan data pengalaman yang valid telah terinput pada SIMPAN.*
BACA JUGA
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Aktif Lakukan Berbagai Upaya Cegah Korupsi dan Penyuapan
Plt. Dirjen Bina Konstruksi Tekankan Efektivitas Program dan Penguatan Integritas pada TA 2026
Kementerian PU dan Pemprov Maluku Utara Perkuat Sinergi Pembinaan Jasa Konstruksi
