BP2JK DKI Jakarta Mendapatkan Pendampingan dalam Menghadapi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Dalam upaya meningkatkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI Jakarta mendapatkan pendampingan dalam mempersiapkan desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Tunjukan bahwa Kementerian PUPR terus mengalami perubahan terutama dalam pelayanan pengadaan barang/jasa (tender/lelang dini). Hal itu terbukti dengan menurunnya trend pengaduan pengadaan barang/jasa.” Ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah saat memberikan arahan dalam pendampingan ZI menuju WBB/WBBK, Kamis (18/08) di Kantor BP2JK DKI Jakarta. 

Lebih lanjut Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah meyampaikan bahwa pemaparan yang akan disampaikan harus bersifat real sesuai dengan kondisi dilapangan. Sehingga segala persiapan tidak terasa berat karena memang sesuai dengan kondisi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Sebagai wajah Kementerian PUPR BP2JK juga merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur strategis Kementerian PUPR. 

Sementara itu, hasil evaluasi Tim Penilai Internal  (TPI) Kementerian PUPR menyampaikan untuk dapat meningkatkan kinerja individu dalam melayani masyarakat yang hadir ke Kantor BP2JK DKI Jakarta. Serta menujukan inovasi – inovasi BP2JK DKI Jakarta untuk dapat meyakinkan TPN dalam memberikan penilaian. Beberapa saran dan masukan diharapkan dapat  sebelum mendapat penilaian dari TPN masih bisa diperbaiki 

Tahun ini Kementerian PUPR ada 8 Unit Kerja Kementerian PUPR yang berhasil dinyatakan lulus seleksi administrasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), kedelapan unit kerja tersebut ialah Balai Sains Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI Jakarta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Teknik Sabo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 

“Perlu diingatkan kembali tujuan dalam mengikuti zona integritas menuju WBK/WBBM bukan hanya mendapatkan pengakuan atau sertifikat. Melainnya perubahan pola kerja dan penerapan yang integritas untuk menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR.” Tutup Asep Arofah