Berdasarkan Peraturan Menteri No 13 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 

Visi

Keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia

Misi

  1. Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi Indonesia,
  2. Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi Indonesia,
  3. Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

 

 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi;
  3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
  4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; 
  5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi; dan 
  6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account