Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 69, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi
  • pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana
  • pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal dan
  • koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.


Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  • Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  • Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
  • Bagian Keuangan dan Umum; dan
  • Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik.

Bina Investasi Infrastruktur

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur
  2. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi dibidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  3. Pelaksanaan koordinasi, advokasi dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
  7. Pelaksanaan fasilitas pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur terdiri atas:

  1. Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur;
  2. Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur;
  3. Subdirektorat Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur;
  4. Subdirektorat Pasar Infrastruktur; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

 

Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 808, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
  5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi

Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri atas :

  1. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan.
  2. Subdirektorat Kontrak Konstruksi.
  3. Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan.
  4. Subdirektorat Manajemen Mutu.
  5. Subbagian Tata Usaha

 

Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi terdiri atas:

  1. Subdirektorat Kelembagaan;
  2. Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi;
  3. Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri;
  4. Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

 

Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas :

  1. Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi;
  2. Subdirektorat Penerapan Kompetensi;
  3. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;
  4. Subdirektorat Produktivitas; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

Kerjasama dan Pemberdayaan

Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaanpenyelenggaraan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868,Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaanpenyelenggaraan jasa konstruksi;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaanpenyelenggaraan jasa konstruksi;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangkerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama danpemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama danpemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Kerjasama;
  2. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I;
  3. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II;
  4. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III;
  5. Subbagian Tata Usaha; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Balai Jasa Konstrusksi

Balai Jasa Konstruksi Mempunyai tugas yaitu melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

Selain itu juga mempunyai fungsi diantaranya adalah:

  1. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
  3. pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
  4. pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  5. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa kosntruksi di wilayahnya; dan
  6. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

 

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 165, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
  2. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi;
  3. pengelolaan informasi teknologi konstruksi;
  4. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan teknologi konstruksi;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penerapan teknologi konstruksi; dan
  6. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan JDIH Kementerian PUPR kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

Balai Material Dan Peralatan

Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pasal 172, Balai Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
  2. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi;
  3. pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi; dan
  5. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata JDIH Kementerian PUPR kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account