PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM,NOMOR : 50/PRT/1991,TENTANG PERIZINAN PERWAKILAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI ASING MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 207/PRT/M/2005,TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAHSECARA ELEKTRONIK,MENTERI PEKERJAAN UMUM,MEMUTUSKAN,MENETAPKAN,PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK