0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2021 06 04 at 20.09.01

 

Dalam upaya pencegahan korupsi, Kementerian PUPR melakukan pembangunan karakter para pegawainya, terutama dalam klausul pemusatan layanan pengadaan dengan re-organisasi ULP dan Pokja PBJ, serta Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai. Hal ini  sejalan dengan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menyebutkan bahwa tiga sektor prioritas pencegahan korupsi meliputi: perijinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum.

Pembangunan karakter tersebut diwujudkan Kementerian PUPR melalui Sistem Manajemen Anti Suap  ISO 37001:2016 serta mencanangkan 8 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan 1 Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta  Ditjen Bina Konstruksi sebagai pilot project dalam menyongsong integritas para pegawai Kementerian PUPR.

“Kedepan diharapkan agar seluruh Balai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan juga UPT-UPT di lingkungan Kementerian PUPR dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas di Kementerian PUPR, dimana saat ini baru 40 UPT yang telah ditetapkan di tahun 2021. Untuk kemudahan penerapan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Kementerian PUPR ini, secara khusus Saya mohon dukungan dan bimbingan atau pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.” Ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saaat memberikan sambutan dalam kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Pencanangan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Ditjen Bina Konstruksi, pada Selasa (25/05) di Jakarta.

Setelah pencanangan tersebut, Tim Komisi Pemberatasan Korupsi melakukan kunjungan ke wilayah Timur Indonesia yaitu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Papua Barat pada Jumat (4/6), yang berdiskusi tentang tantangan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa khususnya di wilayah Papua Barat.

“Adanya peraturan kekhususan yaitu bahwa BP2JK Wilayah Papua Barat termasuk dalam Balai yang mengerjakan paket pekerjaan tender yang istimewa dengan kekhususan pemberdayaan pada Pelaku Usaha Papua atau Orang Asli Papua (OAP) dalam tender terbatas. Hal ini telah terakomodasi dalam peraturan perundang – undangan, mulai dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PUPR.” Ujar Kepala BP2JK Papua Barat Wijayanto.

Wijayanto menerangkan bahwa dengan adanya peraturan kekhususan tersebut maka tidak semua Pelaku Usaha Papua Barat dapat terakomodasi. Sehingga menimbulkan penolakan dan pertentangan dari pihak yang merasa tidak diberdayakan. Tantangan muncul mulai dari adanya sanggahan dari pihak penyedia jasa yang kalah, yang mana dalam data BP2JK Wilayah Papua Barat hingga saat ini telah masuk 50 sanggahan, 21 diantaranya ditujukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sedangkan untuk sanggah banding sampai dengan saat ini belum ada.

Saat ini, BP2JK wilayah Papua Barat telah menyelesaikan 169 paket pekerjaan dengan jumlah anggaran/pagu sebesar Rp. 1.696,96 Milyar dengan rincian pekerjaan 148 paket yang selesai tayang/ seleksi di SPSE Kementerian PUPR. Sementara itu, sudah terdapat 4.451 paket yang sudah selesai tender/seleksi dengan total nilai pagu Rp. 47,75 Triliun, dengan rincian bidang Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1.921 paket dengan total anggaran Rp 18,23 Triliun, Bidang Bina Marga 1.399 Paket pekerjaan dengan total anggaran Rp. 20,28 Triliun, bidang Cipta karya 663 paket pekerjaan dengan total pagu anggaraan Rp 6,52 Triliun, bidang perumahan 371 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp. 2,29 Triliun, dan paket Unit Organisasi lain 97 paket dengan total anggaran Rp. 0,43 Triliun. Total keseluruhan paket TA 2021 yang sudah dilakukan tender/seleksi s.d. 21 Mei 2021 yaitu sebanyak 4.979 Paket dengan Pagu Rp. 91 Triliun, dan total keseluruhan paket terkontrak TA 2021 s.d. 21 Mei 2021 adalah 3.789 paket dengan Pagu Rp. 33,698 Triliun.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BP2JK harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR. “Kepala Balai sebagai lapis pertama (first line of defense)  dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja sebagai second line, dan Inspektorat Jenderal sebagai third line harus betul-betul mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJ. Saya juga tekankan agar seluruh unit kerja dalam bidang pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat dan  tertib, serta tidak mencoba untuk melakukan kecurangan terhadap uang negara.” Tegas Basuki Hadimuljono.

Kepercayaan terhadap sektor infrastruktur dalam membantu pemulihan ekonomi nasional harus dapat  dibuktikan dengan hasil pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secepat mungkin agar segera membangkitkan perekonomian nasional. (dri/tw)*

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account