0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2021 07 29 at 16.19.03

 

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di akhir tahun 2020 memberi dampak pada beberapa peraturan termasuk Undang-Undang sektor Jasa Konstruksi, salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Perubahan tersebut terlihat dengan terbitnya peraturan pelaksanaan tingkat teknis (mikro), dimana Kementerian PUPR mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Menteri: Pertama Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan, Kedua Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan, dan Ketiga Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2021 07 14 at 11.17.51

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berpartisipasi aktif dalam menanggulangi peningkatan jumlah penderita Covid-19 dengan menyiapkan tempat fasilitas isolasi/observasi bagi pegawai Kementerian PUPR yang terpapar Covid-19, yaitu Gedung Pengembangan Kapasitas SDM di wilayah Citeureup, Bogor Jawa Barat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kesiapan Gedung Pengembangan Kapasitas SDM di wilayah Citeureup, Bogor Jawa Barat, Selasa (13/7).

0
0
0
s2sdefault

Bela Pengadaan

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus fokus dalam mendorong peningkatan belanja untuk UMK. Salah satunya adalah dengan penguatan implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik. Aksi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Bela Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) lainnya

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan Sosialisasi Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan) yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/7). Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto  dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa aplikasi Bela Pengadaan ini akan dipercepat implementasinya untuk digunakan sebagai sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) di Kementerian PUPR.

“Diharapkan melalui penggunaan aplikasi Bela Pengadaan akan memperkuat perekonomian nasional karena di dalamnya dapat melakukan pembelanjaan produk dalam negeri dan UMKM. Dengan demikian, penggunaan produksi dalam negeri meningkat, pengadaan menjadi lebih inklusif, pemanfaatan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Ujar Trisasongko.

Pembelanjaan produk dalam negeri tersebut juga telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana dalam Perpres tersebut memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana disebutkan didalamnya  adalah tentang prioritas pemberdayaan dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan koperasi serta penggunaan produksi dalam negeri.

“Kementerian PUPR mendukung terimplementasinya e-payment dan e-katalog, termasuk diantaranya adalah digunakannya BELA Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) di lingkungan Kementerian PUPR. Hal tersebut untuk penguatan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran Berbasis Elektronik, serta mendukung program STRANAS-PK yang dicanangkan oleh KPK”, tegas Trisasongko Widianto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Setya Arijanta Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah, Yulita Windayani Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, KPK, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Staf Khusus Menteri PUPR Binsar Pandjaitan, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik, Kepala Subdirektorat Advokasi Dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi (har/tw)

 

 

0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2021 06 24 at 19.19.03

Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan modernisasi sistem pengadaan barang/jasa salah satunya dengan cara menggunakan E-katalog. E katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account