0
0
0
s2sdefault

Tangerang - Peningkatan pembangunan infrastruktur seperti sekarang ini tentunya akan menjadi tantangan bagi saluruh pemasok material dan peralatan, karena tentunya akan menciptakan kebutuhan yang sangat meningkat, dan jika kita sampai tidak siap maka dari luar dengan mudahnya akan masuk dan memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Salah satu yang harus kita siapkan dengan matang untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui supply chain konstruksi. hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada kegiatan Plant Visit dan Sharing Knowledge tentang Teknologi Cat dan Aplikasinya ke PT Propan Raya, Selasa (21/01) di Curug, Tanggerang, Banten.

0
0
0
s2sdefault

 

Semarang - Pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah terutama dalam 5 tahun kedepan. Salah satu sebabnya karena kemajuan teknologi termasuk di bidang infrastruktur yang harus diimbangi dengan kesiapan SDM yang mampu mengoperasikannya. Demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Bersama (RAKERNAS) GAPKAINDO, ATKINDO, PPTKI, LSP BMPI, dan Koperasi BWK Tahun 2019, Rabu (18/19) di Semarang.


Rakernas bersama ini dilakukan dalam rangka melaksanakan sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat serta Surat Edaran Gubernur No. 893/0005871 tentang Kegiatan Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Jawa Tengah.


Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi saat ini sebanyak 8,3 juta, sementara tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat tidak lebih dari 10% bahkan dibawah 8% yang meiliki sertifikat baik ahli maupun terampil. Sementara, UU No. 2 Thaun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mewajibkan tenaga kerja konstruksi untuk melakukan sertifikat yang tertuang dalam pasal 70 dan ditambah dengan adanya sanksi pada pasal 99. Untuk itulah perlu sinergi bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders konstruksi untuk mewujudkannya.


"Akan tetapi, di era seperti sekarang yang penuh digitalisasi membutuhkan kompetensi yang tidak hanya cukup sengan sertifikasi. Dimana dalam UU Jasa Konstruksi telah mengamanatkan bahwa kedepan LSP sebagai lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi terkait yang akan mengeluarkan sertifikat. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan melakukan akreditasi kepada Asosiasi yang akan membuat LSP tersebut. Hal tersebut diperuntukkan agar sertifikat yang dikeluarkan merupakan sertifikat sesuai standar dan kompetensinya", terang Syarif.


Jika dilihat dari tantangan kedepan, yang menjadi masalah bukan jumlah SDM yang dibutuhkan, tetapi juga kompetensi dari SDM yang mempu menguasai teknologi. Seperti yang terjadi di Cina, jumlah tenaga kerja konstruksi hanya sebanyak 40 Juta, tetapi infrastruktur yang mampu mereka bangun sangat luar biasa, hal ini dikarenakan tenaga kerja mereka yang sudah dibekali oleh teknologi, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.
Kedepan akan banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan teknologi tinggi, seperti dalam hal penggalian pipa, tidak akan lagi dilakukan secara konvensional, terutama di tengah-tengah padatnya penduduk seperti Jakarta. Sudah ada teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut, yaitu trenchless.


Teknologi trenchless sangat dibutuhkan, mengingat masih banyaknya pipa-pipa di Indonesia yang masih menggunakan pipa dari zaman Belanda, yang nantinya akan diganti dan cara penggantiannya perlu teknologi yang mumpuni. "Kegiatan yang kita lakukan hari ini tentunya mengingatkan bahwa kita telah masuk di era reformasi dan teknologi serta berbasis digital, dan mulai bertahap mulai meninggalkan era konvensional "tutup Dirjen Bina Konstruksi.


Dari kegiatan ini Dirjen Bina Konstruksi juga memberikan apresiasi kepada GAPKAINDO, ATKINDO, PPTKI, dan Koperasi BWK yang sudah membentuk sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bernama LSP Bina Multi Pipa Indonesia (BMPI) sebagai wujud implementasi amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana di masa mendatang sistem sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang terakreditasi dan lembaga diklat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pembentukan LSP ini diharapkan mampu membawa dampak positif dalam mencetak tenaga ahli dan terampil yang kompeten di bidang perpipaan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi trenchless.Peserta dari rapat ini adalah Asosiasi Gapkaindo, Asosiasi Atkindo, Asosiasi PPTKI, Perusahaan Pipa HDPE dan importir alat berat.Turut hadir Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu, Ketua LPJKP Jawa Tengah Danang Atmodjo, Dewan Pembina Gapkaindo Edy Rahenyantono, Ketua LSP BMPI Pinky Sharieffudin, dan Kepala Balai P2JK Provinsi Jawa Tengah Untoro.(cla/tw)

0
0
0
s2sdefault

Jakarta - Sebagai upaya nyata kepedulian Pemerintah terhadap keselamatan pekerja terutama di bidang konstruksi, dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian PUPR. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dengan  Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggaran  Jaminan Sosial Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis, Rabu (11/12) di Jakarta.

Isi dari PKS ini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan konstruksi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di Kementerian PUPR agar terwujud kesejahteraan tenaga kerja konstruksi berdasarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di Kementerian PUPR, yang nantinya akan dilakukan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyebarluasan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria terkait jasa konstruksi, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis / sertifikasi, pertukaran data dan informasi terkait pekerjaan konstruksi dan tenaga kerja konstruksi dalam lingkup pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan, pemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dirjen Bina Konstruksi, bahwa dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mencantumkan adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja BerKelanjutan (K4) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian,  prinsip keberlanjutan sangat diperhitungkan dalam suatu pekerjaan konstruksi, yang berarti hingga pekerjaan konstruksi selesai dan dimanfaatkan.

“Kita cenderung melihat bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu hanya dalam waktu singkat, hanya pada saat proyek berlangsung, padahal seharusnya mereka dijamin sampai tugas mereka selesai. Karena definisi kegagalan konstruksi itu bukan hanya saat pelaksanaan saja tetapi pada saat pemanfaatan bangunan bahkan sampai menghancurkan kembali bangunan”, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.

Dari kerja sama ini diharapkan program-program penunjang seperti program Vokasi yang digalangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana, sehingga nantinya tidak terjadi kecelakaan baik saat pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. Hal ini menjadi upaya preventif, yaitu bagaimana memberikan edukasi apa saja yang wajib dilakukan yang terkait dengan keselamatan konstruksi.

“Tidak kalah penting yang harus diberikan informasi yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai tenaga kerja konstruksi, apakah semua tenaga kerja ini bisa dijamin dari sisi keselamatannya, ditambah dengan tingkat risiko yang dihadapi pekerja berbeda-beda tergantung jenis konstruksinya, sementara BPJS Ketenagakerjan tidak mengklasifikasikan hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah jika sudah diketahui siapa penanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja”, terang Dirjen Bina Konstruksi.  

Untuk itulah sosialisasi sejak dini terkait jaminan sosial yang menjadi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak pelatihan sampai bekerja. Sehingga tenaga kerja konstruksi di Indonesia diwajibkan untuk menjadi bagian dari anggota BPJS Ketenagakerjaan. Yang terpenting adalah keberlanjutan dari program-program ini, dan tentunya harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan stakeholders konstruksi untuk peduli dan tidak pernah berhenti mensosialiasikan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. (cla/tw)*

0
0
0
s2sdefault

 

JAMBI – Sebagai upaya mewujudkan SDM Unggul menuju infrastruktur maju dan berkualitas Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan Forum Jasa Konstruksi daerah Jambi Tahun 2019 dengan tema Pelaporan dan Penyerapan Aspirasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Selasa 917/12) di Jambi.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account