0
0
0
s2sdefault

 

Semarang - Pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah terutama dalam 5 tahun kedepan. Salah satu sebabnya karena kemajuan teknologi termasuk di bidang infrastruktur yang harus diimbangi dengan kesiapan SDM yang mampu mengoperasikannya. Demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Bersama (RAKERNAS) GAPKAINDO, ATKINDO, PPTKI, LSP BMPI, dan Koperasi BWK Tahun 2019, Rabu (18/19) di Semarang.


Rakernas bersama ini dilakukan dalam rangka melaksanakan sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat serta Surat Edaran Gubernur No. 893/0005871 tentang Kegiatan Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Jawa Tengah.


Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi saat ini sebanyak 8,3 juta, sementara tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat tidak lebih dari 10% bahkan dibawah 8% yang meiliki sertifikat baik ahli maupun terampil. Sementara, UU No. 2 Thaun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mewajibkan tenaga kerja konstruksi untuk melakukan sertifikat yang tertuang dalam pasal 70 dan ditambah dengan adanya sanksi pada pasal 99. Untuk itulah perlu sinergi bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholders konstruksi untuk mewujudkannya.


"Akan tetapi, di era seperti sekarang yang penuh digitalisasi membutuhkan kompetensi yang tidak hanya cukup sengan sertifikasi. Dimana dalam UU Jasa Konstruksi telah mengamanatkan bahwa kedepan LSP sebagai lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi terkait yang akan mengeluarkan sertifikat. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan melakukan akreditasi kepada Asosiasi yang akan membuat LSP tersebut. Hal tersebut diperuntukkan agar sertifikat yang dikeluarkan merupakan sertifikat sesuai standar dan kompetensinya", terang Syarif.


Jika dilihat dari tantangan kedepan, yang menjadi masalah bukan jumlah SDM yang dibutuhkan, tetapi juga kompetensi dari SDM yang mempu menguasai teknologi. Seperti yang terjadi di Cina, jumlah tenaga kerja konstruksi hanya sebanyak 40 Juta, tetapi infrastruktur yang mampu mereka bangun sangat luar biasa, hal ini dikarenakan tenaga kerja mereka yang sudah dibekali oleh teknologi, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.
Kedepan akan banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan teknologi tinggi, seperti dalam hal penggalian pipa, tidak akan lagi dilakukan secara konvensional, terutama di tengah-tengah padatnya penduduk seperti Jakarta. Sudah ada teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut, yaitu trenchless.


Teknologi trenchless sangat dibutuhkan, mengingat masih banyaknya pipa-pipa di Indonesia yang masih menggunakan pipa dari zaman Belanda, yang nantinya akan diganti dan cara penggantiannya perlu teknologi yang mumpuni. "Kegiatan yang kita lakukan hari ini tentunya mengingatkan bahwa kita telah masuk di era reformasi dan teknologi serta berbasis digital, dan mulai bertahap mulai meninggalkan era konvensional "tutup Dirjen Bina Konstruksi.


Dari kegiatan ini Dirjen Bina Konstruksi juga memberikan apresiasi kepada GAPKAINDO, ATKINDO, PPTKI, dan Koperasi BWK yang sudah membentuk sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bernama LSP Bina Multi Pipa Indonesia (BMPI) sebagai wujud implementasi amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana di masa mendatang sistem sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang terakreditasi dan lembaga diklat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pembentukan LSP ini diharapkan mampu membawa dampak positif dalam mencetak tenaga ahli dan terampil yang kompeten di bidang perpipaan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi trenchless.Peserta dari rapat ini adalah Asosiasi Gapkaindo, Asosiasi Atkindo, Asosiasi PPTKI, Perusahaan Pipa HDPE dan importir alat berat.Turut hadir Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu, Ketua LPJKP Jawa Tengah Danang Atmodjo, Dewan Pembina Gapkaindo Edy Rahenyantono, Ketua LSP BMPI Pinky Sharieffudin, dan Kepala Balai P2JK Provinsi Jawa Tengah Untoro.(cla/tw)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account